Cepat atau lambat akan justru berbalik menyakiti dirinya sendiri.

Karpet merah telah diberikan kepada pemerintahan SBY karna telah meluncurkan pembentukan KPK untuk menempatkan  Indonesia yang berada di peringkat 110 dari 178 negara yang disurvey terhadap indeks persepsi korupsi (Antaranews, 26/10/2010) pada titik Negara terbersih di dunia. Dan BOS,Bantuan Operational Sekolah, lebih dikenal dengan BOS untuk mencetak generasi muda yang handal dalam menghadapi pasar bebas 2020 dan Masyarakat Ekonomi Asia tahun 2015.
Dimana dua program tersebut adalah realita dari apa yang telah dijanjikan ketika beliau menjabat.

Alhasil dalam perjalanannya KPK mengangkut banyak dana dari para koruptor yang terjaring dan berhasil dipulangkan ke pada Negara. Kalau sudah seperti itu, mestinya masyarakat semangkin senang dan makmur, karna budget budget tersebut akan dialokasikan untuk kepentingan umum, bukan kah itu yang menjadi tolak ukur kinerja pemerintah an dimana pun juga?
Tidak berhenti sampai disana, Pemerintah SBY melakukan program BOS dalam waktu singkat.

Dimana untuk mengejawantahkan apa yang di tuntut oleh masyarakat akan pendidikan murah. Alhasil seluruh sekolah baik swasta atau pemerintah mendapatkan buku – buku yang gratis dan terjangkau dengan harga di subsidi. Luar biasa.

Seiring berangkat nya waktu, isu BBM dan Inflasi Negara menjadi berita hangat dimana – mana dan pemerintah di tuntut kejelasannya dalam hal perekonomian. Kawin silang antara BUMN telah membawa Negara dan masyarakat pada titik kemiskinan, kurang lebih pendapat pakar BPJS mengatakan kalau sampai pemerintah tidak merealisasikan tuntutan mereka, maka sekitar 60 percent penduduk NKRI akan masuk dalam kemiskinan. Mendelik mata ini mendengarkan facta dan data yang disampaikan pada waktu itu.
Ironis memang ketika pemerintah menjalankan program BOS dan pembentukan KPK kenapa justru inflasi dan teriakan akan terkuras APBN atas subsidi BBM kembali terdengar dikalangan parlemen dan pemerintah. Usut punya usut ternyata semuanya terbenturkan pada birokrasi, bisa jadi pemulangan dana para koruptor tidak sampai serta merta dengan cepat ke kas Negara melainkan melalui birokrasi yang puanjang sekalee sehingga ketika masuk ke kas Negara, rakyat sudah melupakan atau bahkan rupiah sudah ter dongkrak dengan nikmatnya hingga perlu intervensi BI atas nya. Seperti tertuang pada kontan pada 03 Agustus 2011 dimana rentetan program BOS semangkin panjang, bukan hanya melalui mentri pendidikan dan kebudayaan setelah mendapat dana dari kementrian keuangan, melainkan sekarang muncul harus melalui keuangan daerah dan kabupaten, baru turun ke masyarakat. Yang sebelumnya langsung dari mentri keuangan ke mentri pendidikan dan kebudayaan.

Anehnya, birokrasi tersebut baru satu tahun ini berubah, semenjak tahun 2005 belom dilakukan seperti tersebut diatas.
Ya seperti yang disebut kan diatas, birokrasi terkadang menghantui negeri ini. Tidak perduli apakah Negara ini menjadi sesepuh ASEAN, tidak perduli Negara ini menjadi anggota G20 dan tidak perduli apakah Negara ini mendapat urutan ke empat dari pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia setelah korea selatan dan India, kalau pemerintah tidak memangkas birokrasi dan menempatkan controlling dalam setiap perkembangannya, saya rasa sama saja dengan meniup pasir di arah mata angin yang berlawan, artinya setiap kebijakan yang dikeluarkan, cepat atau lambat akan justru berbalik menyakiti dirinya sendiri.

Terimakasih
Semoga bermanfaat
Senayan, 04 Agustus 2011
Steeve Haryanto Souw