Langkah yang diambil pemerintah untuk membatasi BBM bersubsidi pada kendaraan pemerintah, adalah tetap sasaran walau tidak bisa mereduce banyak nya pengguna BBM bersubsidi ketimbang meng konversi ke BBG. Langkah tersebut bisa di barengi dengan diteruskan menerapkan tiket transjakarta, bagi yang bertempat di Jakarta artinya setiap pegawai di jajaran PNS dengan syarat dan kondisi tertentu, (biarlah pemerintah yang memikirikan nya, saya hanya sebatas menyingkapi) diwajibkan menggunakan jasa bus transjakarta untuk pulang dan pergi ke tempat kerja nya. Dengan harapan anggaran pembelian kendaraan dinas, kemacetan di jalan bisa sedikit berkurang.Kita coba untuk melihat, bahwa siapapun yang menjabat dan duduk dipemerintahan adalah abdi masyarakat, jadi sudah seyogyanya mengedepankan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan individu.
Langkah kecil tetapi sangat berarti.
Penyalahgunaan BBM bersubsidi bukan hanya terjadi pada pemerintahan melainkan juga pada lapisan masyarakat paling bawah. Banyak dijumpai disetiap SPBU, beberapa oknum meminta struck atas pengisian BBM yang dilakukannya dengan cara menulis sendiri, petugas hanya memberikan lembaran kosong yang berlogo dan lain – lain.
Tidak ada habisnya kalau pemerintah tidak mengambil langkah tepat dalam menyempurnakan sudsidi ini, tetapi bukan berarti menyengsarakan masyarakat. Pemerintah dan instansi terkait serta masyarakat harus nya saling transparan, artinya kalau pemerintah ingin menaikkan harga BBM bersubsidi harus dibarengi dengan tingkat pendapatan penduduk paling bawah dan juga inflasi yang sebenar – benarnya. Bukan buatan analisa ekonom agar mendapat pengakuan dari dunia international akan kemajuan ekonomi Indonesia dan kemakmuran yang terjadi.
Hal tersebut penting untuk dilakukan, agar masyarakat ‘tidak terjepit’ pada meningkatnya kebutuhan hidup seiring meningkatnya harga BBM. Seperti contoh peristiwa yang kemarin sempat menghebohkan atas berita akan kenaikkan BBM bersudsidi akan dilakukan, itu menujukkan bahwa perhitungan pendapatan perkapita penduduk tidak lah sama dengan yang sebenarnya, sehingga terjadi ketimpangan yang luar biasa besar antara fakta dan data di lapangan dan di atas kertas.
Kembali lagi ke hati nurani pemimpin kita baik diparlemen mau pun di kepresidenan, bahwa memerintah secara transparan adalah sudah menjadi keharusan.
Terimakasih
Semoga bermanfaat
Senayan, 3 Mei 2012
Steeve Haryanto Souw
